🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

Target rasio pendapatan negara KEM-PPKF 2026 kisaran 11,71%-12,22% dari PDB. Lebih rendah dari realisasi 2024 (12,84%) dan target 2025 (12,36%). Rata-rata kinerja 2015-2024 (12,55%) dan 2005-2014 (16,50%). Target 2027-2029 batas bawah tampak realistis, batas atas seolah harapan.

Target rasio Perpajakan KEM-PPKF 2026-2029 memiliki rentang terlalu lebar. Batas bawah tampak realistis: 2026 (10,08%), 2027 (10,29%), 2028 (10,75%), dan 2029 (11,52%). Batas atas terlampau tinggi, bersifat harapan: 2026 (10,45%), 2027 (11,39%), 2028 (13,13%), dan 2029 (15,01%).

Target rasio Penerimaan negara Bukan Pajak KEM-PPKF 2026 turun signifikan, kisaran 1,63%-1,70% dari PDB. Berlanjut 2027-2029. Padahal realisasi 2024 (2,48%) dan target 2025 (2,11%). Tampaknya berkaitan proyeksi harga komoditas dan produksinya. Juga Laba BUMN yang ke Danantara.

barisandata.co/analisis/3758/…

Sasaran rasio Belanja Negara KEM-PPKF 2026 kisaran 14,19%-14,75% dari PDB. Lebih rendah dari realisasi APBN 2024 (15,13%) dan target APBN 2025 (14,89%). Target batas bawah 2027-2029 (14,05%, 14,44%, 15,10%) tampak realistis. Batas atas bersifat harapan (15,68%, 17,35%, 19,11%).

Sasaran rasio Belanja Pemerintah Pusat KEM-PPKF 2026 kisaran 11,41%-11,86% dari PDB. Sedikit lebih tinggi dari realisasi APBN 2024 (11,23%) dan target APBN 2025 (11,11%). Target batas bawah 2027-2029 tampak realistis. Batas atas lebih bersifat harapan. Belanja program prioritas?

Sasaran rasio Transfer Ke Daerah (TKD) KEM-PPKF 2026: 2,78%-2,89% dari PDB. Jauh lebih rendah dari realisasi APBN 2024 (3,90%) dan target APBN 2025 (3,78%). Rentang target batas bawah dan batas atas 2027-2029 relatif tipis. Proyeksinya jelas mengurangi porsi TKD. Sentralisasi?

Sasaran defisit 2026 KEM-PPKF: 2,48%-2,53% dari PDB. Rata-rata tahun 2027-2029: batas bawah (-2,35%) dan batas atas (-2,44%). Memang lebih rendah dari 2015-2024 (-2,86%), namun ada dampak pandemi. Jauh lebih lebar dari 2005-2014 (1,19%). Proyeksinya mempertahankan defisit lebar?

Sasaran rasio utang pemerintah 2026 KEM-PPKF kisaran 39,69%-39,85% dari PDB. Realisasi 2024 (39,75%) dan target APBN 2025 (39,43%). Rasio utang era SBY (2004-2014) turun 31,92% poin, dan era Jokowi (2014-2024) bertambah 15,07% poin. Target 2029 di bawah 40%? Tampak cukup sulit.

Perhitungan dari postur KEM-PPKF, rasio utang atas pendapatan negara pada 2026: 338,94%-340,31% dari PDB. Lebih tinggi dari 2024 (309,62%). Rasio turun pada era SBY (dari 322,26% ke 168,27%) dan meningkat era Jokowi (menjadi 309,42%). Tidak diupayakan turun signifikan ke depan?

“Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2025 tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global,” judul rilis Bank Indonesia 22 Mei lalu. Namun, kinerja yang defisit ini termasuk buruk. NPI lebih sering surplus. Harusnya sinyal agar waspada, bukan glorifikasi.

“Defisit transaksi berjalan tetap rendah,” menurut Bank Indonesia saat merilis Neraca Pembayaran Indonesia TriwulanI-2025 pada 22 Mei lalu. Meski membaik, kinerja ini belum termasuk baik dibanding tahun 2022 dan 2023. Defisitnya masih berisiko melebar tahun ini dan mendatang.

“Kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Bank Indonesia saat rilis Neraca Pembayaran Indonesia Trw I-2025. Padahal, kinerja defisit lebih jarang terjadi. Perlu diwaspadai risiko keluarnya modal.

Defisit transaksi berjalan Trw I-2025 membaik. Penyebabnya surplus neraca barang meningkat dibanding trw I-2024 (y-on-y). Namun, bukan hanya karena ekspor yang meningkat, melainkan juga impor yang sedikit turun. Kondisi impor demikian terkait pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Defisit Neraca Jasa-jasa Trw I-2025 melebar, rekor untuk kondisi triwulan I selama ini. Pembayaran jasa-jasa (transportasi, perjalanan, keuangan, kekayaan intelektual, manajemen, dll) meningkat lebih pesat dari penerimaan. Sektor jasa modern dan tradeable terlambat dikembangkan.

Pendapatan Primer terutama mencakup pendapatan investasi, ditambah kompensasi tenaga kerja. Neraca ini selalu defisit dan cenderung melebar, dan berlanjut pada Trw I-2025. Disebabkan pembayaran pendapatan investasi (bunga dan dividen) modal asing yang operasional di Indonesia.

Penerimaan Transfer Personal (remitansi Tenaga Kerja Indonesia) mencapai US$4,14 miliar pada Trw I-2025. Selama tahun 2024 sebesar US$15,70 miliar, rekor tertinggi. Sebagai sumber devisa utama yang nyaris tak bergantung pada Pemerintah yang kebijakannya kadang malah mempersulit.

Pembayaran Transfer Personal atau remitansi dari Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia mencapai US$2,34 miliar pada Triwulan I-2025. Selama tahun 2024 sebesar US$9,28 miliar, rekor tertinggi. Tren pembayaran seiring dengan makin banyaknya TKA, terutama beberapa tahun terakhir.

Kompensasi tenaga kerja dalam Transaksi Berjalan adalah komponen yang mencakup imbalan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas jasanya. Penerimaan (dari TKI di luar negeri) sebesar US$74 juta pada Triwulan I-2025. Relatif kecil, karena banyak yang berupa remitansi.

Kompensasi tenaga kerja dalam Transaksi Berjalan adalah komponen yang mencakup imbalan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas jasanya. Pembayaran sebesar US$482 juta pada Triwulan I-2025. Cenderung meningkat seiring makin banyaknyaTenaga Kerja Asing di Indonesia.