🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyoroti kebijakan Prabowonomics yang diusung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dr Sukamta monitor.co.id/2024/10/24/ban…

Legislator Sebut Kebijakan Prabowonomics Langkah yang Berani dan Visioner Prabowo Subianto DPP PKS DPR RI Dr Sukamta #prabowonomics #sukamta #prabowosubianto #pks #dprri #badananggaran #banggar sinpo.id/detail/83401/l…

Dukung Retreat Menteri di Akmil Magelang, Sukamta: Cara Prabowo Bangun Teamwork yang Kuat‼️ || Sukamta (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS) -- Dr Sukamta #fraksipksdprri #PKSpembelaRakyat #PKS

Masuknya Indonesia sebagai mitra kelompok kekuatan ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai bisa membuka berbagai peluang strategis termasuk dalam isu geopolitik global. Dr Sukamta monitor.co.id/2024/10/28/ri-…

Indonesia Tolak Undang-Undang Israel yang Larang Operasi UNRWA bagi Pengungsi Palestina fraksi.pks.id/2024/10/31/ind… via Fraksi PKS DPR RI | Dr Sukamta

F-PKS: Tertangkapnya Staf Kementerian Komunikasi dan Digital karena terlibat dalam "permainan" pengaturan pemblokiran website judi online seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah. Ke depan, Pemerintah perlu untuk segera menerbitkan PP soal pemberantasan judi online. ||

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mendorong agar Kemkomdigi dapat menerapkan teknologi pemblokiran otomatis untuk website/konten yang mengandung unsur judi online dan pornografi. Hal ini perlu dilakukan

F-PKS Dorong Pemerintah bersama Penegak Hukum untuk Segera Temukan Aktor Intelektual dan Berantas Judi Online sampai ke Akar-akarnya‼️ || Sukamta (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS) -- Dr Sukamta #fraksipksdprri #PKSpembelaRakyat #PKS

Legislator PKS Dr Sukamta memberikan dorongan agar pemerintah bisa melakukan blokir otomatis untuk konten judi online dan pornografi. Hal ini disampaikan langsung olehnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Komdigi.

Yuk, kenal lebih dekat profil Aleg PKS ✨️ H. Sukamta, Ph.D. ● Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ● Anggota Komisi I DPR RI || Dr Sukamta #fraksipksdprri #PKSpembelaRakyat #BiografisFPKS

Anggota Komisi I DPR RI dari F-PKS, Sukamta, mendorong agar aset sitaan tindak kejahatan judi online bisa dirampas negara dan dialokasikan bagi kepentingan bangsa. || Dr Sukamta #fraksipksdprri #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi I DPR RI, Dr Sukamta, menyampaikan, langkah ini melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas Timur Tengah. fraksi.pks.id/2024/12/12/pol… #palestina #suriah #hukuminternasional #PKSDIY

Fraksi PKS Tegaskan Sikap Indonesia Soal Palestina dalam Pertemuan dengan Komunitas Global di Inggris‼️ Delegasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Pertahanan dan Luar Negeri, Sukamta, menghadiri pertemuan dengan diaspora

Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk membebaskan dokter Hussam Abu Safiya dan seluruh pekerja kemanusiaan yang ditahan oleh Israel. Keberadaan mereka sangat penting bagi layanan kesehatan di Gaza.

Malam ini di MetroTV

Anggota DPR Ungkap Dampak jika Konflik Iran-Israel Kembali Meningkat dan Selat Hormuz Ditutup m.tribunnews.com/amp/nasional/2…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Dr Sukamta, menegaskan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran tidak lepas dari motif politik dalam negeri Israel. Sukamta menyebutkan bahwa serangan langsung ke Iran adalah strategi Netanyahu untuk mengalihkan perhatian dunia

Selamat bertugas untuk DPTW PKS D.I Yogyakarta. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas. PKS D.I. Yogyakarta

Seruan #GazaIsStarving Menggema, DPR Ramai-ramai Angkat Poster Setop Genosida kumparan.com/kumparannews/s…

Soal Transfer Data Perjanjian Dagang AS-Indonesia, DPR : Harus Tunduk pada UU PDP fraksi.pks.id/2025/07/24/soa…