🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

Tamu di PutCast episode terbaru ini adalah Feri Amsari yang ngebahas soal dunia politik dan partai politik di Indonesia. Video lengkapnya bisa ditonton di sini 👉🏽 youtu.be/cWMGDXzthrM?si… Editor: Audina Syafira #PutCast

Raja Ampat hingga Wawonii, Pulau Kecil Dikepung Izin Tambang A thread PART.2 feri amsari Kompas.com tempo.co suaradotcom kumparan

Sumirnya kepemilikan atas korporasi semacam ini tentu mengundang banyak pertanyaan dan kecurigaan, siapa sebenarnya yang diuntungkan atas pengelolaan SDA di Indonesia? Jamak dipahami bahwa korporasi seringkali menjadi alat yang efektif untuk menyembunyikan aset illegal, dana

Sentralisasi izin tambang yang digadang-gadang sebagai cara untuk memperkuat akuntabilitas di sektor pertambangan seolah menjadi alat bagi penguasa untuk melindungi kepentingan oligarki tambang.

Ruang partisipasi dibatasi, minim transparansi dokumen izin, warga tidak tahu-menahu bahwa wilayah mereka telah dijadikan target tambang—padahal merekalah yang akan terdampak langsung atas aktivitas tambang.

Sekarang mari kita lihat Wawonii, sebuah gugusan pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Di pulau kecil ini, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah contoh nyata lemahnya penegakan hukum. Meski izin tambangnya sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, aktivitas pertambangannya masih tetap

Masyarakat disekitar tambang terus melaporkan masih berlangsungnya operasi alat berat dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Maka menjadi pertanyaan besar bagi publik,

jika perusahaan yang izinnya sudah dicabut saja masih bisa beroperasi, bayangkan yang izinnya belum dicabut. Ini adalah bentuk impunitas struktural.

Pemerintah mungkin telah mencabut 4 izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Tapi siapa yang bisa menjamin hal yang terjadi di Wawonii akan terjadi juga di Raja Ampat? Kedua kasus ini menyampaikan pesan yang sama:

Sentralisasi tanpa transparansi dan akuntabilitas bukan solusi, justru memperbesar risiko korupsi, meminggirkan hak masyarakat hingga mengundang bencana ekologis.

Kasus di Raja Ampat menunjukkan risiko di hulu: bagaimana izin bisa diterbitkan tanpa akuntabilitas dan tertutup. Sedangkan di Wawonii menunjukkan risiko di hilir: bagaimana pengawasan dan penegakan hukum lumpuh total, bahkan ketika izin telah resmi dicabut.

Jadi, jika kita mau serius membenahi tata kelola tambang, kita tidak cukup hanya sebatas mencabut izin atau memusatkan kewenangan. Kita perlu reformasi menyeluruh: memastikan partisipasi masyarakat, membuka semua data izin tambang, memperkuat pengawasan independen, dan

Tanpa semua itu, warga lokal akan terus menjadi korban. Kesejahteraan hanya akan menjadi mimpi, yang tersisa hanyalah alam yang rusak. Terima kasih.

Feri Amsari sayings....

Kemana macan Asia, koq korupsi makin merajalela

PAK JOKOWI KAMI MASIH BERTAHAN DAN INGIN MELAWAN BAPAK... FERI AMSARI SEBUT SEPINTAR PINTARNYA MAHASISWA SAAT INI, HANYA KELUARGA JOKOWILAH YANG DIISTIMEWAKAN...‼️ #JokowiBonyok #JokowiBonyok 🆘🆗

Tom Lembong dipidana 4,5 tahun karena disebut tidak cermat membuat kebijakan meski tidak menikmati hasilnya. Lah itu KPU pada Pemilu 2024 secara SENGAJA dan BERJAMAAH mengabaikan UU Pemilu dan Putusan MA soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan, akhirnya hasil pemilu di Dapil